Pegawai Mangkir, Sanksi Tegas Menanti

Padangpanjang, Detiknews
Senin 28/09 ini pemerintah Kota Padangpanjang akan merapatkan berbagai hal berkaitan masih adanya PNS dilingkungan pemerintah Kota Padangpanjang yang mangkir


dan tidak masuk kerja pada hari pertama kerja setelah cuti bersama sepekan lalu, demikian disampaikan sekretris daerah Kota Padangpanjang Drs. Nafriadi Hamdi saat dikonfirmasi berkaitan masih adanya PNS dijajaran pemko padangpanjang tidak masuk kerja pada hari pertama kerja Kamis 24/09 lalu.

Meskipun demikian dikatakan Nafriadi kehadiran pegawai dilingkungan pemko Padangpanjang cukup maksimal walau ada beberapa orang yang diketahui mangkir tidak masuk kerja atau memperpanjang masa liburnya, namun bagi mereka tetap akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut, hal ini lah yang pada Senin 28/09 akan dirapatkan dan dibicarakan dengan masing-masing kepala SKPD, sanksi apa yang akan diberikan kepada pegawai mangkir tersebut.

Sanksi bagi PNS tersebut bukan saja karena mereka tidak hadir pada hari pertama kerja tapi juga bagi PNS yang sering absen selama bulan Ramadhan lalu dan sebagian besar diantara mereka adalah oknum PNS yang sudah biasa melanggar dan sanksi yang diberikan kepada oknum PNS seperti ini adalah, melanjutkan sanksi yang diberikan kepada mereka tahun lalu, artinya jika mereka sudah mendapatkan teguran pertama dan diketahui pada kali ini masih melanggar mereka diberikan teguran kedua, selain itu baik mereka yang sudah sering dapat teguran atau baru kali ini melanggar ketentuan kehadiran tersebut laporannya tetap disampaikan kepada menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara.

Sebelumnya kepala bagian Humas Setdako Padangpanjang Drs. Rafles Sama saat dihubungi diruang kerjanya pada Kamis, 24/09 mengatakan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Kamis pagi 24/09 tersebut semua pegawai di sekretariat pemerintahan (Balaikota) tidak ada pegawai yang absen, atau dengan kehadiran 100 % namun diluar sekretariat diketahui ada dua oknum PNS yang tidak hadir diantaranya adalah pegawai di Satpo-PP dan Badan Kepegawaian Daerah, namun Rafles tidak menyebutkan jabatan atau nama dua oknum PNS tersebut.(In)